Kabid Perumahan, Sri Sulastiati usai memberikan keterangan media. (foto: ist)
PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) — Pengerjaan proyek pemerintah yakni bangun rumah baru dipastikan terganggu seiring terjadinya kelangkaan barang pabrikasi semen.
Kelangkaan semen dalam pengerjaan proyek konstruksi merupakan masalah serius yang dapat menyebabkan proyek itu sendiri mandek atau mangkrak, terjadinya pembengkakan biaya, dan dapat menyebabkan keterlambatan.
“Ada 305 unit rumah bangun baru di Sumbawa Barat yang semuanya dalam proses pelaksanaan. Terjadinya kelangkaan membawa dampak pada fase konstruksi,” terang Kepala Bidang Perumahan Sri Sulastiati pada media.
Kelangkaan ini juga membawa dampak lain yang memicu harga semen per/sak melambung. Saat ini, harga di toko bahkan mencapai Rp. 90.000,-. Sementara harga tersebut tidak sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang di tetapkan oleh Pemkab Sumbawa Barat yakni Rp. 82.000,-. Artinya, ada selisih harga jual Rp. 8.000,- jika dibandingkan harga yang di toko dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Kami sudah sambangi toko-toko yang menjual bahan bangunan. Saat ditanya tentang kondisi ini, rata-rata menjawab kelangkaan disebabkan karena kurangnya pasukan dari distributor,” beber Kabid Perumahan itu.
Terjadinya kelangkaan semen, menurutnya akan menganggu proyek konstruksi bukan hanya yang di jalani oleh pemerintah, tetapi swasta pun demikian.
“Meskipun begitu, kami tetap akan bekerja mencari cara agar persoalan ini dapat teratasi. Tidak mungkin akan larut dan kalah dengan kondisi,” bebernya seraya mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar proyek Bangun Rumah Baru itu rampung tepat waktu sehingga hasil pembangunan dapat di nikmati oleh keluarga penerima manfaat.
“Proyek bangun rumah baru tahun ini menelan biaya yang cukup besar yakni mencapai ±Rp. 15,2 milyar dan pengerjaanya menggunakan mekanisme gotong royong,” terangnya kembali.
pada media, Kabid Perumahan itu juga menyampaikan bahwa selain bangun rumah, ada juga program pemerintah yang sedang berjalan sebagai amanat atau turunan dari KSB Maju Perumahan yakni bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 148 unit yang semuanya tersebar di delapan kecamatan.
“Semuanya on proses baik itu droping material dan juga pengerjaan. Progresnya saat ini cukup signifikan. Terlebih lagi, dalam pelaksanaan program ini turut melibatkan pengusaha lokal dengan harapan putaran ekonomi wilayah dan desa lebih bergairah,” pungkasnya.
Terakhir, Kabid Lasti menjelaskan bahwa anggaran bedah RTLH dengan bangun rumah baru tidak sama. Bangun rumah baru biayanya Rp 50.000.000,- per/unit, sementara bedah rumah disesuaikan dengan tingkat perbaikan yang nilainya tidak melebihi dari biaya maksimal Rp. 30.000.000,-
“Bedah rumah ini tersebar di delapan kecamatan dan Kecamatan Taliwang yang paling banyak,” demikian. (deP)
