PenaTenggara.com, (Nasional) — Partai Demokrat menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis – Jum’at, 15-16 September 2022.
Dalam agenda yang dihadiri oleh 3.000an kader, pimpinan cabang seluruh Indonesia itu akan membahas agenda strategis mengenai rencana koalisi Parpol pada Pilres dan Capres.
Selain dari itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran petinggi partai di DPP akan mendengarkan masukan-masukan dan mendalami aspirasi yang akan disampaikan tiga ribuan lebih para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia.
Para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia selama ini telah bertemu dan menyerap aspirasi langsung rakyat dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kotamadya, dan 83 ribu desa dan kelurahan. Masukan-masukan ini tentunya sangat berharga dan diperlukan oleh Partai Demokrat dalam menentukan langkah ke depannya menuju Pilpres dan Pileg 2024.
Demikian Ketua DPC Demokrat Sumbawa Barat, Ahmad Jamaluddin pada media, Kamis 15 September 2022.
“Situasi rakyat kita selama ini sedang kesulitan. Beban hidup mereka terus bertambah. Apalagi dengan kenaikan harga BBM,” ungkapnya.
Lanjut Ahmad, bahwa partai besutan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang selama ini terus konsisten membantu rakyat yang sedang kesulitan dan memperjuangkan harapan rakyat, akan terus bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan.
“Ini salah satu point pembahasan saat Rapimnas dalam dua hari ini,” ujarnya.
Pada media, Ia mengatakan bahwa Ketum AHY di berbagai kesempatan sering mengingatkan kader Partai Demokrat, perjuangan Demokrat akan perubahan dan perbaikan nasib bangsa dan negara ini, nasib rakyat Indonesia, hanya akan terwujud jika Demokrat masuk dalam pemerintahan, apalagi bisa memimpin negeri ini di tahun 2024 dan ke depannya. Karena itulah, sambung Ahmad, Demokrat dalam menjalin koalisi dan menentukan calon presiden dan calon wakil presiden harus mempertimbangkannya secara mendalam dan komprehensif. Berbicara mengenai Pilpres 2024, berarti berbicara mengenai nasib bangsa dan negara ini minimal lima tahun ke depan. Berbicara mengenai nasib 270 jutaan rakyat Indonesia.
“Adanya ambang batas presiden sebesar 20 persen, sedangkan Demokrat baru memiliki 9.36 persen kursi parlemen, membuat Demokrat harus berkoalisi dengan parpol-parpol parlemen lainnya,” beber anggota DPRD itu.
Apakah dalam rapimnas ini akan ada keinginan untuk berkoalisi dengan parpol mana saja, termasuk dengan Nasdem dan PKS yang selama ini sering disebut-sebut, sangat mungkin untuk dibahas dan direkomendasikan seperti apa jalan yang akan ditempuh oleh Partai Demokrat.
Lalu, apakah akan ada nama capres dan cawapres yang mengerucut untuk diusung Partai Demokrat, itu tergantung dari masukan-masukan dan rekomendasi dari para pimpinan Partai Demokrat peserta rapimnas. Suara dan harapan konstituen Partai Demokrat dari seluruh pelosok Indonesia tentunya bakal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat.
“Semua ini tentunya dilakukan Demokrat untuk terus bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan bagi bangsa dan negara ini,” pungkasnya. (deP)