Redaksi 
(Foto Ilustrasi)
Penatenggara.com, (Sumbawa Barat) — Sebanyak 25 orang anggota DPRD Sumbawa Barat menggelar reses. Agenda tersebut berlangsung sejak 28 Oktober sampai dengan 2 November 2021 mendatang.
Kegiatan serap aspirasi Masa Sidang I tahun 2021 itu dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing terlebih dengan menerapkan protokol kesehatan lantaran ditengah pandemi Covid -19.
Kepala Bagian Persidangan, Perundang-Undangan dan Humas (PPH) pada Sekretariat DPRD, Edy Mulyadi Gole yang diwawancarai media, Sabtu (30/10) mengatakan, kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota legislatif sudah diatur dalam UU.
Selanjutnya, beber Mulyadi, reses ini digunakan dan dimanfaatkan oleh teman-teman legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir). Pokok pikiran ini nantinya akan diperjuangkan pada pembahasan anggaran pembangunan tahun 2022 sebagai salah satu prioritas utama kebutuhan dan kepentingan publik.
“Bagi legislatif, momentum reses ini merupakan refleksi untuk mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Pada media, Mul-akrabnya pria ini disapa mengatakan, kegiatan reses kali ini sangat berbeda dengan reses sebelumnya, karena masih dalam kondisi pandemi Covid -19 sehingga masyarakat dituntut untuk harus tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah yaitu menggunakan masker, physical distancing dan hindari kontak langsung.
Adanya penerapan protokol kesehatan ini, sambungnya, juga membuat pertemuan dengan konstituen berlangsung terbatas, dari yang sebelum pandemi bisa mengundang konstituen sebanyak 100 orang, saat ini hanya diperbolehkan mengundang maksimal 50 orang. Selain itu, waktu pelaksanaan juga dilakukan pembatasan jam.
“Kita masih berjibaku melawan penyebaran Corona karena sesungguhnya Indonesia belum bebas dari virus dimaksud,” bebernya.
Terakhir, Kabag PPH itu mengingatkan kepada semua element masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di semua sendi aktifitas. Menurutnya, masyarakat tidak boleh terlena meski penerapan PPKM di Nusa Tenggara Barat dianggap cukup berhasil dan mendapat apresiasi.
“Semoga reses ini berjalan lancar dan membawa berkah,” pungkasnya. (joN/parlementaria)
