
Suasana RDPU jilid II yang cukup alot terkait harga gabah. (Foto: ist)
PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) — Dalam merespon harga gabah yang merosot di bawah HPP, Komisi II DPRD Sumbawa Barat kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) jilid II.
RDPU jilid II yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD, Senin 6 Maret 2023 ini dalam rangka meminta keterangan pemerintah daerah serta Bulog dan mitranya terkait harga gabah yang di keluhkan oleh petani.
Terlebih, dalam rapat tersebut turut hadir lembaga pemerhati pertanian yakni KTNA dan PERHIPTANI Sumbawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II Aheruddin Sidik, SE., ME memimpin rapat dan hadir sejumlah anggota komisi.
“Yang kita bahas saat ini ialah persoalan harga gabah yang merosot. Sebagaimana kita ketahui, bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berdasarkan Keputusan Badan Pangan Nasional (Bappanas). HPP terbaru naik dari Rp 4.200 per kg menjadi sebesar Rp.4.550 per kg untuk Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat petani,” terangnya.
Persoalan merosotnya harga gabah, menjadi topik hangat di bincangkan oleh petani. Mereka mengeluh karena margin harga di lapangan dengan HPP itu tidak selaras.
Oleh karena itu, Komisi II yang membidangi pertanian dan perdagangan, meminta dengan tegas kepada Bulog untuk merealisasikan janjinya dengan menyerap gabah petani di Sumbawa Barat sesuai HPP sebagaimana rekomendasi RDPU sebelumnya.
“Sekali lagi kepada Bulog, serap gabah petani yang mengacu pada HPP,” ingatnya.
“Tidak kalah penting lagi, Komisi II juga meminta pemerintah melalui Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sumbawa Barat untuk secepatnya menginisiasi rapat dengan Bulog dan Mitra guna menentukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah merosotnya harga gabah petani,” imbuhnya lagi.

Ditempat yang sama, anggota Komisi II dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nurjannah mengatakan, petani meminta Bulog dan Pemda melalui Satgas Pangan turun ke lapangan. Stop petani dihadapkan dengan harga yang tidak manusiawi.
Satgas pangan dan Bulog, sambung Nurjannah harus berperan aktif melakukan pemantauan harga. Menurutnya, sebagian petani di Sumbawa Barat hari ini, ibarat jatuh tertimpa tangga. Belum pulih setelah diterjang banjir, kini dihadapkan dengan harga yang anjlok.
“Petani melakukan panen itu berkah. Tetapi, disisi lain, mereka menjerit saat penjualan,” ujarnya.
Pendulang suara terbanyak anggota legislatif tersebut juga menyinggung janji Bulog yang pada saat RDP pertama dengan Komisi II, mereka berapi-api bahwa secara kelembagaan siap menyerap gabah petani.
Ia juga menyarankan, agar Bulog menambah mitranya di Sumbawa Barat dengan menginvitasi mitra baru dari luar. Muaranya, itu tadi gabah petani terserap sesuai HPP.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ir. Muhammad Saleh M.Si mengutarakan, puncak panen padi di Sumbawa Barat terjadi pada Bulan Maret. Beradasarkan hasil pantauan, di beberapa wilayah sudah ada yang habis panen. Terus, harga pembelian GKP di tingkat petani menurut laporan Dinas Ketahanan Pangan, harga saat ini sudah menyentuh angka Rp.4300 per/kg hingga Rp.4000 per/kg.
“Alhamdulillah, sudah mendekati HPP,” paparnya.

Prihal dinamika harga gabah, dibenarkan oleh Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dan Perhiptani Sumbawa Barat, Abdul Aziz.
“Pada wilayah tertentu, harga gabah terjun bebas disaat banjir Taliwang pada medio Februari 2023,” terang.
Dalam kesempatan itu, Ketua KTNA juga meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Pangan diaktifkan guna mengontrol praktik penyerapan gabah dilapangan.
“Mereka memiliki peran strategis dalam mengawal penjualan gabah,” pungkasnya. (deP/advertorial)