PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) — Satu persatu, pejabat pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat di panggil aparat penegak hukum.
Usai Ir. H. Muslimin HMY mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Hutbuntan itu di periksa, giliran Kepala Bagian Pemerintah pada Sekretariat Daerah (Setda) turut dipanggil.
“Betul. Kami sudah di panggil kaitan dengan Bandara Sekongkang yang perkaranya tengah di lidik oleh Kejaksaan Tinggi NTB,” beber Kabag Pemerintahan, Drs. Abdul Razak pada media, Rabu (12/4).
Hanya saja, terang Razak, pemanggilan yang belum lama itu, baginya sebatas penyerahan dokumen pembebasan lahan lantaran saat ini dirinya menjadi Kabag Pemerintahan menggantikan Noto Karyono yang di mutasi menjadi Kepala Dinas Perikanan.
“Dokumen pembebasan lahan serta pejabat-pejabat yang terlibat saat pengadaan tanah, itu sudah kami serahkan ke Jampidsus Kejati,” bebernya.
Pada media, Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak tahu-menahu kaitan dengan pembebasan lahan Bandara Sekongkang.
“Ini pekerjaan beberapa tahun lalu. dan saya disini baru masuk. Yaa, tentu tidak paham bagaimana mekanisme pengadaan. Dan saat pemanggilan minggu lalu, tambahnya, segala dokumen yang berkaitan dengan itu sudah kami serahkan untuk kepentingan hukum,” ujarnya. (deP)