Momentum Mayday 2023, Kadisnaker Sampaikan Penurunan 0,96 Persen Angka Pengangguran Terbuka di KSB
Redaksi
2 min read
Kadis Nakertrans Sumbawa Barat, Ir. H. Muslimin HMY saat menjadi pemateri di acara diskusi yang di prakarsai oleh K3P. (Foto: ist)
Berita ini Kerjsama Dinas Kominfo dengan PenaTenggara.com
PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) — Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi (Kadis Nakertrans) Sumbawa Barat, Ir. H. Muslimin HMY hadir dalam kegiatan diskusi publik yang gelar oleh lembaga K3P di Climber Cafe, Senin (1/5).
Dalam kegiatan tersebut, banyak hal yang disampaikan oleh Kadisnaker. Diantaranya, soalnya pengangguran terbuka di Sumbawa Barat yang mengalami penurunan 0,96 persen dari tahun sebelumnya.
Dikatakannya, turunnya jumlah angka pengangguran terbuka tidak lepas dari pola atau treatmen-treatmen yang telah dilaksanakan. Kongkretnya, tegas H. Muslimin, pada periode November tahun 2020 sampai dengan 2021 lalu, pengangguran terbuka kita pada angka 5,52 persen. Dan patut kita bersyukur juga, pada November 2021 sampai dengan tahun 2022, angka pengangguran terbuka kita berada pada angka 4,56 persen. Itu artinya, ada penurunan sebesar 0,96 persen.
Lebih jauh H. Muslimin mengatakan, sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah disusun oleh pemerintah, target tahun 2026 mendatang, angka pengangguran terbuka turun hingga pada angka 3,0 persen.
“Sedikit demi sedikit, angka pengangguran kita kurangi. Tentu, itu semua tidak lepas dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di tanah Pariri Lema Bariri,” paparnya.
Lepas dari itu, pada momentum dialog tersebut, mantan Kepala Dinas Perhubungan itu menyampaikan soal adanya kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2023. Yang mana, pada saat penetapan itu turut menghadirkan akademisi dan juga lembaga atau organisasi pekerja serta buruh.
“Alhamdulillah, UMK kita sekarang Rp 2.474.712,-. Ada kenaikan dibanding tahun 2022, Rp 2.316.297,-. Kenaikannya sekitar Rp 158.415,-,” bebernya seraya mengatakan bahwa kenaikan UMK ini disahkan Gubernur NTB melalui surat keputusan Nomor 561-840 tahun 2022, terlebih berlaku mulai 1 Januari 2023 lalu.
Nah, jika ada perusahaan yang tidak mengindahkannya, kami meminta kepada karyawan perusahaan untuk lapor ke Dinas. Kami, sambungnya, siap mediasi untuk bisa kita selesaikan permasalahan yang terjadi.
Pada momentum tersebut, H. Muslimin juga menerangkan mengenai kinerjanya dalam menyiapkan tenaga kerja yang memiliki skill yang tentunya berdasarkan kebutuhan millenial melalui pelatihan dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano.
“Tahun ini, kami dapat dukungan anggaran pelatihan dari pemerintah pusat (APBN) dan ada juga dari APBD. Kelas pelatihannya ada otomotif, welder dan juga kelistrikan,” pungkasnya. (deP)
