
Staf ahli Bupati, Drs. Burhanuddin (tengah) Kepala BPS NTB, Drs. Wahyuddin MM (batik biru), Kepala BPS KSB Ni Ketut Alein Rahayu Hendrayani, S.St (paling kiri-perempuan), Kepala Dinas DPMD, Drs. Tajuddin (dua dari kanan) dan Kepala Dinas kominfo, Ir. Abdul Muis, M.M. berfoto usai penandatanganan piagam. (Foto: ist)
Berita ini Kerjasama Kominfo Sumbawa Barat dengan PenaTenggara.com
PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) — Pemkab Sumbawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan pelatihan kepada Pemerintah Desa (Pemdes) untuk bimbingan teknis pengelolaan website yang muaranya menuju Satu Data Desa Indonesia (SDDI), Selasa 10 s/d 12 September 2024.
Kepala Dinas DPMD, Drs. Tajuddin mengatakan bahwa sejauh ini desa dan kelurahan di tanah Pariri Lema Bariri sudah memiliki website. Namun sampai saat ini, website tersebut kurang aktif sehingga segala informasi yang ada di desa/kelurahan ini tidak jalan dengan baik. Letak masalahnya ialah nihilnya tenaga khusus yang disiapkan untuk mengelola website baik itu untuk mengupgrade dan juga untuk mengupdate setiap informasi.
Melalui kegiatan bimtek pengelolaan website ini, pihaknya berharap, kedepannya seluruh desa/kelurahan dapat dengan mudah diakses informasinya termasuk mengenai data penduduk, kegiatan desa hingga kondisi desa. Jadi, segala data website menjadikan semua desa terang benderang informasi sebagaimana amanat dari UU nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2008.
Lebih jauh Tajuddin menambahkan, pihaknya berharap agar tiap desa dapat menyesuaikan diri seiring perkembangan zaman. “Dulu, profil dan data desa banyak berkutat dengan papan. Karena zaman sudah modern, maka data-data itu bisa di input melalui website desa,” bebernya.
“Mudah-mudahan, melalui kegiatan ini bisa menjadi pintu masuk dalam rangka Satu Data Desa Indonesia (SDDI),” ujarnya lagi.
Pada kesempatan itu, Kadis DPMD itu juga berharap agar desa-desa nanti dapat menetapkan operator website desa oleh tenaga profesional yang pada akhirnya harus disediakan sarana dan juga upah kerja. “Melalui momentum ini, semoga desa-desa di Sumbawa Barat menjadi desa maju dan berkembang,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat, Drs. Wahyuddin MM mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi terhadap upaya desa yang telah memiliki website.
Pelatihan atau Bimtek yang dilaksanakan ini merupakan upaya pengelolaan data desa menuju satu data guna menyonsong SDDI tahun 2025 mendatang meskipun dalam tahap ujicoba. Meskipun demikian, Sumbawa Barat bersama Lombok Utara merupakan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat yang aktif dalam mengawali SDDI ini sebelum di berlakukan secara nasional.
Dalam rangka mendukung SDDI itu, paparnya lagi, operator website di tiap desa merupakan ujung tombak. Tidak berlebih, jika mereka operator website di tiap desa/kelurahan dapat dikatakan sebagai kunci kesuksesan pengelolaan data desa. Ada banyak aplikasi yang dikelola oleh desa yang di telurkan oleh kementrian. Baik itu dari Kemendagri, Kemenkeu, Kementrian PUPR maupun Kemensos.
Kehadiran BPS dalam SDDI ini, bukan menambah beban kerja perangkat desa melainkan memberikan pembinaan agar pengelolaan data yang ada dapat tersaji dengan akurat dan akuntabel serta terpercaya. Lebih dari itu, kehadiran BPS dalam SDDI ini merupakan amanat dari UU nomor 16 tahun 1997 yang secara eksplisit menugaskan bahwa BPS selaku lembaga atau komponen pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan data statistik sektoral agar data yang dihasilkan berkualitas “Sebelum data di input ke website, pastikan dulu data yang terkumpul tersebut lengkap dan valid,” terangnya.
Dirinya menilai, perhatian 58 desa dan 7 kelurahan di KSB terhadap pengelolaan data sudah baik. Namun perlu ditingkatkan dan disempurnakan. Data yang akurat, akan memudahkan pemerintah desa dan juga pemerintah daerah dalam menyusunan anggaran pendapatan-belanja dan pengambilan kebijakan.
“Data itu sangat penting. Suksesnya pembangunan pasti berawal dari data,” imbuhnya.
Nah, lebih mendalam lagi kata Kepala BPS, penginputan data ke website bukan hanya berkaitan dengan profil desa maupun fotografi desa. Tetapi data jumlah kemiskinan ekstrem bahkan stunting juga layak di input. Dua hal ini lagi gencar-gencarnya ditangani oleh pemerintah.

Ditempat yang sama, mewakili Bupati Sumbawa Barat melalui Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Drs. Burhanuddin, M.M. menekankan bahwa perkembangan teknologi jika tidak disertai dengan peningkatan sumber daya pengelola adalah sesuatu yang percuma.
Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan dan keamanan website menjadi hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Data yang valid dan berkualitas bersumber dari proses pengelolaan dan seleksi data yang akurat yang dilakukan oleh pengelola data dalam hal ini adalah operator website desa.
“Inilah kemudian para pengelola ini yang harus terus ditingkatkan kapasitasnya. Selain itu, keamanan siber perlu ditingkatkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan diantara seluruh kita ini berminat untuk memperbanyak aplikasi, tetapi yang peling penting bagaimana kita mengintegrasikan semua aplikasi yang ada untuk pemanfaatan desa,” pungkas Staf Ahli Bupati. (deP)