Redaksi 
Kepala Dinas Perhubungan Sumbawa Barat, H. Abdul Hamid. (Foto: dok)
PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) — Dalam rangka mendukung keberadaan kawasan industri di Kecamatan Maluk, Dinas Perhubungan Sumbawa Barat memasang 168 titik lampu penerangan jalan umum (PJU) dengan sistem solar cell atau tenaga surga.
Lampu tersebut dipasang pada tahun 2024 lalu sepanjang jalan Jereweh-Maluk. Selain menerangi, keberadaan PJU juga diharapkan mampu meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas serta tindakan kriminal.
“Lampunya sudah terpasang. Kita nikmati dan manfaatkan bersama. Terus kita jaga dan rawat untuk kemuliaan bersama,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Sumbawa Barat, H. Abdul Hamid pada media, Kamis (30/1) kemarin di ruang kerjanya.
Pemasangan PJU ini, tambah H. Hamid merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam berkendara terutama bagi pengguna jalan yang aktif menggunakan ruas jalan tersebut.
Ruas jalan Jereweh-Maluk ini aktifitasnya cukup tinggi karena pulang-pergi karyawan yang bekerja di wilayah Kawasan Industri (KI). Selain itu, topograpi jalan yang menanjak, berkelok dan menurun. Sehingga, penerangan jalan umum dianggap sangat penting khusus di malam.
“Kami berinisiatif memasang PJU dengan sistem solar cell karena di sepanjang jalan tersebut tidak ada Jaringan Tegangan Rendah (JTR) PLN. Jadi, solar cell solusi yang tepat,” terangnya.
Nah, selain mendukung Kawasan Industri (KI) Maluk, Dinas Perhubungan juga memberikan dukungan terhadap pariwisata-jalan menuju ke pantai Jelengah dengan memasang 34 titik lampu penerangan jalan umum dengan sistem yang sama yaitu solar cell.
Disinggung mengenai rencana pemasangan PJU tahun ini, Kadis Perhubungan itu mengatakan, pihaknya memberi perhatian untuk penerangan jalan di wilayah Sekongkang-Tongo.
Perkiraan sementara untuk kebutuhan lampu PJU sebanyak 200 titik. Tetap menggunakan sistem solar cell karena di sepanjang jalan itu lagi-lagi terkendala karena nihilnya JTR milik PT. PLN.
“Kami akan usulkan penanganannya pada pembahasan perubahan APBD 2025 mendatang,” pungkasnya. (deP)
