Redaksi 
PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) – Dalam rangka mendukung keberhasilan sektor pertanian, Anggota DPRD Sumbawa Barat, Nurjannah meminta pemerintah daerah untuk lebih teliti dalam melakukan pengadaan barang dan jasa terutama yang menyangkut soal bibit yang dibagikan gratis pada petani.
Pasalnya, selama kegiatan reses sejak 28 Oktober s/d 2 November 2021 Masa Sidang I tahun 2021 yang dilaksanakan di Daerah Pemilihan (Dapil) II, muncul keluhan dari masyarakat terkait bibit jagung yang dibagikan gratis.
Pada Media, Rabu (3/11/2021) via seluler, politisi dari partai Moncong Putih itu mengatakan, masyarakat berharap kepada pemerintah-walaupun bibit jagung itu dibagikan secara gratis, tolong perhatikan kualitas dan mutu. Bukan asal bagi, akan tetapi bibit yang dibagikan itu sia-sia karena gagal tumbuh.
Selain soal bibit jagung, sambungnya, petani juga mengeluhkan mengenai harga pembelian gabah yang tidak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang terjadi sekitar tiga bulan yang lalu saat musim panen.
“Itu aspirasi masyarakat tani yang selanjutnya akan menjadi catatan kritis Komisi II untuk memanggil dinas terkait,” ungkapnya.
Lebih jauh Nurjannah, pihaknya mendesak eksekutif agar betul-betul memperhatikan nasib petani. Keberadaan mereka sangat menentukan soal pangan. Untuk itu, pemerintah mesti mengapresiasi tenaga dan usaha kaum Penyangga Tatanan Negara Indonesia (Petani)-akronim yang disematkan oleh Bung Karno pada petani.
“Ada banyak cara untuk mensejahterakan petani. Memperbaiki sarana irigasi untuk hilirisasi air, membagikan hand traktor hingga sumur bor bagi lahan sawah tadah hujan yang memiliki pematang namun tidak dapat diairi dengan ketinggian dan waktu tertentu secara kontinyu,” paparnya.
Selama reses, lanjutnya, aspirasi dari petani cukup dominan, termasuk di dalamnya aspirasi soal pengadaan alat tanam jagung hingga bantuan bibit buah-buahan untuk hutan produksi di Desa Rarak Ronges, Kecamatan Brang Rea.
Nah, beberapa aspirasi masyarakat yang disuarakan ialah lapangan dan kesempatan kerja bagi lulusan universitas, peningkatan kualitas jalan lingkungan pemukiman warga, pemberdayaan UMKM dengan bantuan modal usaha untuk industri rumahan hingga permintaan Penerang Jalan Umum (PJU) di sekitar RSUD As-Syifa’.
Aspirasi lainnya ialah, masyarakat meminta anggaran untuk fasilitas ibadah, bangunan rumah sakit sampai gedung sekolah yang sudah tidak layak untuk segera direnovasi.
“Semua aspirasi ini akan kami kawal pada pembahasan APBD 2022 yang tentunya, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya seraya mengatakan, aspirasi bantuan terpal kolam ikan lele dan pembinaan budi daya ikan koi akan turut menjadi attensi. (deP/parlementaria)
