Redaksi 
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST (kiri) menyerahkan penjelasan Bupati terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait Raperda APBD tahun 2023. (Foto: ist)
PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) — Kabar gembira bagi pelaku usaha jasa-sewa angkutan roda dua atau yang sering dikenal Ojek. Pasalnya, selama periode Oktober-Desember 2022, mereka mendapat bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Hal tersebut di lakukan oleh pemerintah setempat sebagai upaya menanggulangi dampak kenaikan inflasi terutama bahan pokok yang dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pemberian bantuan sosial kepada Ojek telah dimasukan dalam anggaran melalui post belanja wajib perlindungan sosial. Sedangkan dasar itu ialah Peraturan Mentri Keuangan (Permenkeu) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022.
Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, Jum’at (23/9/2022) pada kegiatan Sidang Paripurna mengenai jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Raperda APBD tahun 2023.
Wabup Fud mengatakan, belanja wajib perlindungan sosial ini dimaksud antara lain digunakan untuk pemberian Bansos pada Ojek, UMKM dan nelayan. Selanjutnya digunakan untuk penciptaan lapangan kerja serta subsidi sektor transportasi angkutan umum.
“Jadi, bukan hanya teman-teman Ojek yang mendapat perlindungan sosial. Tapi sektor lain juga dapat,” ungkapnya.
Pantauan media pada Sidang Paripurna, Wabup yang mewakili Bupati tidak menyebutkan berapa total anggaran yang di alokasikan untuk sektor tersebut.
Lepas dari soal belanja perlindungan sosial, Wabup juga menyampaikan mengenai langkah pemerintah dalam membantu lembaga pendidikan swasta. Seperti pembangunan ruang kelas baru, bantuan pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan biaya personil peserta didik (pariri pintar) untuk keluarga kurang mampu hingga penempatan tenaga non ASN di sekolah swasta.
Begitu juga dengan penanganan Stunting. Pemda membangun kemitraan dengan perbankan yaitu Bank NTB Syariah untuk penyediaan makanan tambahan. Bank BNI dan Bank Mandiri kerjasama program nutrisi pangan. Tidak ketinggalan juga PT. AMNT untuk pemberdayaan perempuan dan air bersih.
“Semua lini kita libatkan untuk kebaikan dan kemuliaan bersama,” beber Wabup.
Masih dari penyampaian Wabup, pada tahun 2023 mendatang Pemda merencanakan pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan. 6 paket pelatihan dengan 96 peserta yang pembiayaannya dari APBD dan 12 paket pelatihan dengan 192 peserta yang anggarannya bersumber dari APBN. Terakhir, rencana pemagangan 100 orang yang merupakan sinergi dengan Dinas Nakertrans NTB.
Pemda juga, beber Wabup Fud telah melaksanakan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi sebanyak 1.336 orang sejak 2017-2022 dengan skill alat berat, welder, instalasi listrik hingga otomotif.
Untuk sektor pertanian pada musim tanam 2023, luas lahan sawah yang didalamnya irigasi tekhnis dan tada hujan, luas tanam padi 11.721 Ha dan lahan bukan sawah (lahan kering) 9.400 Ha. Sedangkan rencana luas tanam padi musim tanam pertama yakni Oktober-Desember seluas 7.328 dan 9.937 untuk jagung.
Untuk kebutuhan pupuk pada musim tanam pertama 4.316.250 Kg untuk lahan tanam seluas 17.265 Ha. Sementara ketersediaan kuota pupuk bersubsidi sebanyak 5.855.500 Kg.
“Dengan itu, pemda mengatakan bahwa stok pupuk untuk periode tanam pertama cukup aman,” ujarnya.
Terakhir, pada APBD tahun 2023 Pemda akan mengalokasi penyertaan modal Rp. 1.890.000.000,- yang merupakan penerusan hibah dari pemerintah pusat untuk Perumda Bintang Bano yang nantinya digunakan untuk pemasangan instalasi sambungan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Nilai investasi tersebut akan di kembalikan ke Pemda dalam bentuk hibah oleh pemerintah pusat setelah dilakukan audit oleh BPKP,” terang mantan anggota DPRD KSB itu.
Dengan adanya penyertaan modal tersebut, kinerja Perumda Air Minum Bintang Bano semakin meningkat dan sesui dengan indikator yang telah di tetapkan oleh PUPR RI.
“Peningkatan kinerja PDAM sebagai BUMD yang ditugaskan untuk menyelenggarakan layanan air minum kepada masyarakat dibutuhkan untuk memenuhi target akses aman air minum 100 persen di tahun 2025 mendatang,” pungksnya. (deP/Advertorial)
