PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) — Dalam rangka mengawal ketersediaan pupuk subsidi jelang Musim Tanam I di penghujung tahun 2022, Komisi II pada DPRD Sumbawa Barat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Pertanian NTB.
Dalam lawatan kerjanya itu, legislator Sumbawa Barat menyampaikan agar persoalan pupuk tidak menjadi kendala dalam proses pemeliharaan padi. Jika pupuk langkah, maka tentu berpengaruh pada hasil produksi.
Selain itu, hilirisasi pupuk harus betul-betul di pantau oleh pemerintah agar barang tersebut tepat sasaran. Apalagi, kuota pupuk subsidi jenis Urea untuk Sumbawa Barat menurun dari tahun sebelumnya.
“Musim tanam ini, petani hanya mendapatkan Urea dan NPK saja. Tidak seperti tahun-tahun sebelum yang mendapatkan ZA, SP-36 dan juga organik granul,” ungkap Aheruddin, Ketua Komisi II DPRD.
Pada media, politisi yang terpilih dari Dapil II kader PKPI itu mengatakan, pihaknya sengaja lebih awal melakukan koordinasi agar disaat musim tanam berlangsung tidak ada kendala.
Berkaca pada tahun sebelumnya, pupuk subsidi kerap menjadi momok bagi petani. Ketika mereka butuh, petani kadang kesulitan mendapatkan pupuk.
“Kita semua tentu tidak menginginkan persoalan lama terulang lagi, khususnya pupuk subsidi,” papar Aher.
Sementara itu, anggota Komisi II, Nurjannah mengatakan bahwa koordinasi soal pupuk seperti ini, terangnya, merupakan wujud perhatian DPR terkait pengawasan terhadap penyediaan, alokasi, serta distribusi pupuk dari produsen hingga ke tangan petani.
Politisi dari PDIP itu menambahkan, dalam menyambut musim tanam 1 (MT-1), pihaknya meminta agar Dinas Pertanian NTB menggerakkan penyuluh di lapangan terkait pemupukan yang berimbang. Sebab, ada pengurangan jenis pupuk yang disubsidi pemerintah.
“Pemupukan berimbang harus menjadi attensi. Apalagi pupuk memiliki peranan penting dalam meningkatkan hasil produksi,” pungkasnya. (deP/parlementaria)