Raih Posisi Pendapatan Daerah Tertinggi Kedua di Indonesia, KSB Sabet APBD Award 2023
Redaksi
3 min read
Berita ini kerjasama Kominfo KSB dengan PenaTenggara.com
PenaTenggara.com, (Jakarta) — Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendongkrak pendapatan daerah, patut untuk di apresiasi. Atas keberhasilannya, pemerintah setempat mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten dengan pendapatan daerah tertinggi kedua pada ajang APBD Award tahun 2023.
Penghargaan itu di terima oleh Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM pada kegiatan Rakornas Keuangan Daerah, Kamis 16 Maret 2023.
Dalam acara tersebut, sejumlah pejabat tinggi kementrian dan lembaga pada kabinet president turut hadir. Diantaranya Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Kepala LKPP hingga Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah pada Kementrian Keuangan RI. Terlebih dengan tema kegiatan percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, serta persiapan Pilkada serentak.
“Kami mendorong peningkatan keuangan daerah dalam mengatasi inflasi, penyelesaian stunting, kemiskinan ekstrim serta upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun agar berpengaruh dalam meningkatkan belanja rumah tangga dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” Wamendagri, Jhon Wempi Wetipo dalam sambutannya.
Lebih dari itu, Wamendagri juga mendorong belanja swasta baik itu corporasi atau pun badan usaha lainnya agar perekonomian daerah tetap bergairah, tumbuh dan berkembang.
“Perlu untuk kita dorong karena Indonesia masih pemulihan ekonomi pasca Covid-19,” bebernya.
Pada momentum itu, Jhon Wempi juga menyampaikan mengenai realisasi APBN tahun 2022 sebesar 115,90 % atau 2.626 trilusin. Sementara realisasi pendapatan dari 2021 sebesar 96,16 % atau sebesar 1.123 T. Realisasi pendapatan rata-rata kabupaten sebesar 97,38 % atau 94,86 629 Triliyun.
Sejalan dengan kabupaten, sambung Wamendagri, realisasi pendapatan kota 96,27 % atau 150 Triliyun. Untuk mengoptimalkan target capaian APBD, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu melakukan pengadaan dini yang coba dilakukan pada bulan Agustus tahun sebelumnya hingga pelaksanaan kegiatan agar dilalukan setelah Nota Kesepakatan KUA PPS ditandatangani kepala dan DPRD.
“Bisa juga melalui percepatan belanja melalui E-Katalog dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,” terangnya.
Dalam kegiatan tersebut, penyelenggara turut memberikan penghargaan kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dengan kategori realisasi APBD tertinggi, realisasi pendapatan tertinggi dan peningkatan PAD tertinggi.
Adapun Propinsi serta Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan yaitu untuk kategori peningkatan PAD tertinggi terdapat lima provinsi, lima Kabupaten dan lima Kota. Sedangkan realisasi pendapatan tertinggi juga ada lima propinsi, lima Kabupaten dan lima Kota, dan untuk realisasi peningkatan asli daerah terdapat lima propinsi, lima Kabupaten dan lima Kota.
Wamendagri menambahkan, bahwa proses penilaian melalui perhitungan realisasi anggaran kemudian yang dinilai oleh Tim yang dibentuk dan akhirnya memutuskan untuk penerima penghargaan. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka melakukan percepatan realisasi APBD.
“Terima kasih atas kerjasama yang cukup baik, kementerian lembaga dan juga pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, kemendagri terus melakukan upaya-mendorong realisasi percepatan APBD dengan membentuk tim monitoring dan evalusai Kementerian Lembaga, melakukan monitoring, pendampingan dan asistensi dan turun langsung ke daerah,” bebernya.
Lebih jauh lagi, pihaknya juga melakukan rapat koordinasi nasional, provinsi, dan kabupaten kota serta melakukan webinar series setiap minggu.
Untuk diketahui, dalam penerima penghargaan tersebut, realisasi pendapatan daerah tertinggi untuk kabupaten yaitu, peringkat kelima Kabupaten Tabalong, posisi empat Kabupaten Tanah Laut, ketiga Kabupaten Kutai Kertanegara, posisi runner up Kabupaten Sumbawa Barat dan posisi pertama diraih oleh Kabupaten Bojonegoro.
Sementara untuk realisasi belanja daerah tertinggi, peringkat kelima diraih oleh Kabupaten Luwuk Timur, peringkat keempat Kabupaten Gayo Luwes, peringkat ketiga Kabupaten Duga, posisi runner up Kabupaten Yahukimo, dan peringkat pertama Kabupaten Aceh Tamiang.
Untuk realisasi PAD tertinggi, peringkat kelima Kabupaten Kinagasa, peringkat keempat Kabupaten Bapi, peringkat ketiga Kabupaten Puncak Jaya, peringkat kedua Kabupaten Intan Jaya dan peringkat pertama Kabupaten Worobeng.
Untuk kategori Kota penerima realisasi pendapatan daerah tertinggi tahun 2022, peringkat kelima Kota Denpasar, keempat Kota Mojokerto, Kota Bontang. Peringkat kedua Kota Banjarbaru dan posisi pucuk diraih oleh Kota Samarinda. Sementara itu untuk kategori realisasi belanja daerah tertinggi ialah, posisi lima ada Kota Metro, keempat Kota Tasikmalaya, ketiga Kota Sukabumi, runner up Kota Baubegu dan peringkat pertama diraih oleh Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk kategori PAD tertinggi di raih oleh Kota Palangkaraya di posisi pertama, Kota Kendari di posisi kedua, sedangkan posisi ketiga diraih oleh Kota Pekanbaru dan posisi keempat diraih oleh Kota Tegal dan posisi lima diraih oleh Kota Cirebon.
Ditempat yang sama, Agus Nursanto perwakilan BRI dalam sambutan menyampaikan bahwa BRI berkomitmen dalam mendukung program pemerintah yang berkaitan langsung dengan keuangan. Salah satunya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan bentuk digitalisasi pengelolaan Keuangan Daerah.
Sejak awal dikeluarkan SIPD, bebernya Bank BRI berperan aktif dalam menyukseskan 27 Pemda untuk segera terkoneksi dengan system yang ada di Kemendagri.
“Tim IT BRI juga siap bersinergi dan berkolaborasi dengan maksimal dengan Pusdatain Kemendagri,” demikian Agus. (deP/advertorial)
