Redaksi 
PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) — Dinas Sosial Sumbawa Barat mengugurkan 173 Kepala Keluarga (KK) dari daftar penerima bantuan sosial. Mereka dikeluarkan karena keluarga tersebut sudah masuk dalam kategori mampu. Artinya, mulai memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri.
Diantara mereka, ada anggota keluarganya yang telah bekerja di perusahaan, lulus sebagai anggota TNI-Polri dan juga yang lulus sebagai PPPK dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jadi, ada alasan mengapa KK tersebut di tidak layakan/dikeluarkan dari calon penerima bansos,” beber Kepala Dinas Sosial, dr. H. Syaifuddin melalui Kepala Bidang Data dan Informasi, Andy Suwandy S.IP pada media, Senin (22/5).
Pada umumnya, terangnya Kadis Sosial, sebanyak 94.957 warga Sumbawa Barat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementrian Sosial. Nah, 173 KK yang dikeluarkan tadi masuk dalam DTKS. Akan tetapi, keterangannya dalam DTKS tersebut, mereka di golongkankan sebagai keluarga yang mampu.
“Yaa, itu tadi alasannya. Karena sedikit demi sedikit mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Tentu, kami Pemda bersyukur dan berdo’a semoga kedepannya ekonomi mereka terus membaik,” paparnya.
Meskipun ada yang dikeluarkan, ditemukan juga keluarga yang layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Terdapat 214 kk baru diusulkan masuk dalam DTKS SIKS-NG Kemensos RI yang muaranya mereka diharapkan menjadi keluarga penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah.
“214 kk ini tersebar. Terlebih yang baru ini merupakan usulan dari 65 Pemerintah Desa,” ungkapnya.
“Agar mereka bisa masuk DTKS SIKS-NG, Kemensos yang punya kerja. Kami hanya usulkan menyambung usulan teman-teman dari desa,” terangnya lagi.
Pada media, mantan Kepala Dinas Kesehatan itu menambahkan, pihaknya intens melakukan validasi dan singkronisasi data agar nantinya program atau pemberdayaan yang digulirkan oleh pemerintah mengena tepat sasaran.
“Mereka dikeluarkan karena tidak cocok dengan indikator. Data mereka juga akan turut kami laporkan ke Kemensos untuk diattensi,” pungkasnya. (deP)
