Dari kanan, Syafruddin (batik coklat) dari PPP, Kalak BPBD NTB, H. Ahmadi (baju batik lemon-polos). Ahmad Jamaluddin (batik hitam-coklat) dari partai Demokrat. Muhammad Saleh (baju putih) dari PDIP dan staf pendamping Komisi III dari Sekretariat Dewan (Setwan) Rustam berfoto saat Kunker. (Foto: ist)
PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) — Anggota Komisi III pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kedatangan anggota Komisi III diterima langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB di ruang kerjanya, Kamis 22 Februari 2024.
Sejumlah persoalan diutarakan yakni dampak dari El-nino yang membuat curah hujan kian menipis. Muhammad Saleh mengatakan, jika cuaca ini terjadi cukup panjang, maka dampaknya cukupnya signifikan, terutama bagi petani yang bisa-bisa saja gagal tanam.
Bulan Februari ini, tuturnya lagi biasanya intensitas hujan cukup tinggi. Akan tetapi, kondisi yang terjadi saat ini justru sebaliknya yakni potensi kekeringan.
“Kita berharap dan berdo’a agar kekeringan ini tidak berkepanjangan. Karena masyarakat menjerit dengan kondisi ini,” ujarnya.
Dihadapan H. Ahmadi-Kalak BPBD NTB, Komisi III turut menyampaikan prihal Sumbawa Barat yang kerap dilanda banjir tahunan seperti kejadian tahun 2000 hingga yang terbaru tahun 2023 lalu yang terjadi bulan Februari. Sekalipun Bendungan Bintang Bano (BBB) mampu menampung debit air yang begitu banyak, namun nyatanya itu belum untuk menahan jumlah air yang turun dari hulu. Buktinya, dua Kecamatan Brang Rea dan Taliwang di terjang banjir.
“Kita tentu sepakat tidak menginginkan bencana tersebut datang lagi, bahkan untuk selamanya. Tetapi, karena faktor alam yang diluar nalar manusia, tentu kita tidak bisa menghindarinya” terangnya.
Oleh karena itu, jika hal itu terjadi kembali, Komisi III meminta BPBD NTB untuk stand by dan mengerahkan bantuan jika sewaktu-sewaktu bencana alam banjir terjadi karena ambang batas air di BBB dan Bendungan Tiu Suntuk. Terlebih lagi, droping logistik sangat dibutuhkan. Bukan saja makanan, tetapi juga pakaian yang layak.
Ditempat yang sama, Kalak BPBD mengatakan bahwa pihaknya siap mendistribusikan logistik bagi warga terdampak bencana. Namun, terangnya lagi ada mekanisme tertentu yakni dengan mengajukan permohonan pengerahan logistik kepada pimpinan daerah.
“Contohnya banjirnya yang pernah terjadi di Sumbawa. Kami bahkan mensuplay 3 ton beras cadangan pemerintah untuk korban sebagai bentuk penanganan kemanusiaan,” bebernya. (deP)