Redaksi 
Nampak suasana RDP Komisi I dengan Dikbud. (Foto: ist)
PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) — Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap mitra kerja, Komisi I pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat, Senin 4 Maret 2024 di ruang Banggar.
Dalam rapat tersebut, terlebih dahulu Kepala Dinas Dikbud, Khusnarti S.Pd.,MM.Inov menyampaikan sejumlah capaian kerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 lalu.
Diantaranya, untuk tenaga guru pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sudah terpenuhi yang semuanya terakomodir melalui kuota pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 87,31 persen diluar dana BOSP. Sementara dana BOSP sendiri realisasinya mencapai 99,97 persen.
Lebih jauh Kadis Dikbud, mengenai sarana dan prasarana fasilitas pendidikan terutama yang terletak di daerah terpencil seperti Omal Sapa, Rarak-Ronges, Talonang dan Mantar, Alhamdulillah kebutuhannya sudah terpenuhi.
“Tidak hanya di daerah terpencil yang menjadi attensi kami, tetapi semua sekolah. Selama itu menjadi kebutuhan, maka Dikbud selaku leading sektor akan berupaya untuk memenuhinya,” terang mantan Camat Brang Rea itu.
Untuk tahun 2024 ini, sambung Khusnarti pihaknya melalui bidang-bidang telah bekerja, termasuk melakukan sosialisasi dana BOSP, pendampingan penyusunan RHS, penggunaan dana DAK Fisik telah masuk perencanaan hingga pada pemutakhiran data untuk DAK tahun 2025 untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah-sekolah.
“Bimtek dan workshop melalui Bidang PTK juga turut kami gelar dalam rangka menunjang implementasi dari Kurikulum Indonesia Merdeka,” ujarnya.
Ditempat yang sama, anggota Komisi I melalui Ketua RDP Muhammad Hatta mengapresiasi kinerja pemerintah. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang menjadi catatan kritis legislatif terutama menyangkut kekurangan guru.
Lanjut Hatta, pihaknya mendorong dan meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera memenuhi kebutuhan guru jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Guru Mata Pelajaran (Mapel) pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) seperti guru Seni, Matematika dan mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjaskes).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mendorong Pemda dalam hal ini Dikbud untuk lebih memperhatikan kegiatan non-fisik. Seperti peningkatan kapasitas guru dan program memadai yang muaranya pada peningkatan kualitas pendidikan di tanah Pariri Lema Bariri.
“Peningkatan kapasitas atau capasity building pada teman-teman guru itu penting karena mereka ujung tombak dan bersentuhan langsung dengan siswa-siswi di sekolah,” pungkasnya. (deP)
