Smelter Hampir Rampung, Perusahaan di Maluk KSB Mulai Lakukan Pengurangan Karyawan
Redaksi
2 min read
Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa Barat, Apriadi SE. (Foto: ist)
PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) — Sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah lingkar tambang, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat mulai melakukan pengurangan karyawan.
Pengurangan ini terjadi pada perusahaan-perusahaan yang menjadi subkontraktor dalam fase konstruksi pembangunan pabrik pemurnian emas (Smelter).
“Ya. Betul. Perusahaan-perusahaan yang mulai mengurangi karyawannya rata-rata perusahaan yang projectnya akan berakhir dalam waktu dekat seiring hampir rampungnya Smelter,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), Slamet Riadi melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial, Apriadi.
Sejauh ini, sambung Apriadi beberapa perusahaan telah melaporkan secara umum kondisi ketenagakerjaannya, terlebih lagi mengenai project yang akan berakhir. “Pekerjaan mulai habis. Jadi tinggal skala minor saja sehingga tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Untuk meminimalisir terjadinya pembengkakan pengeluaran, teman-teman perusahaan melakukan pengurangan itu tadi,” imbuhnya.
Kendati demikian, Disnaker dalam hal ini meminta kepada perusahaan untuk tetap mempertahankan putra-putri daerah.
“Kalaupun ada pengurangan, minimal dari luar KSB. Jangan putra daerah yang di korbankan. Mustahil mereka menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” tegas Apriadi.
Prihal tersebut, terangnya kembali telah disampaikan berkali-kali di berbagai kesempatan agar menjadi attensi perusahaan. “Boleh-boleh saja mengurangi karyawan. Apalagi pekerjaan mereka sudah mulai habis. Tapi, ditekankan jangan sampai warga lokal. Mereka harus menjadi prioritas untuk dipertahankan dan di berdayakan,” imbuhnya.
Kalaupun yang akan dikurangi itu karena tenaga lokal non-skill, trus tenaga dari luar daerah memiliki skill, maka perusahaan harus mengambil solusi yakni adanya transfer ilmu pengetahuan. “Tidak bisa tawar menawar. Yang jelas putra daerah wajib mendapat porsi kerja,” tegasnya lagi. (deP)
