Redaksi 
Kondisi jalan rumah apung yang cukup memprihatinkan. (Foto: ist)
PenaTenggara.com, (Sumbawa Barat) — Kabar gembira untuk penduduk Desa Labuan Lalar, Kecamatan Taliwang, khususnya yang tinggal di rumah apung. Jalan penghubung yang selama ini di keluhkan, ada titik terang dari Dinas Perumahan dan Pemukiman.
“Tahun 2023 ini, akan dilakukan pekerjaan. Jalan penghubung yang di tangani tidak lagi menggunakan kayu, melainkan di ganti dengan beton,” ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Ir. H. Alimin melalui Kepala Bidang Pemukiman, Marwoto ST pada media, Senin 27 Februari 2023.
Jumlah anggaran yang digelontorkan untuk peningkatan kualitas jalan penghubung rumah apung, ±Rp. 500 juta untuk panjang jalan 150 meter.
“Insya Allah, bulan depan akan dilakukan pelelangan fisik lantaran pengerjaannya menggunakan mekanisme tender,” jelasnya. Kemudian, sambung Marwoto lagi, untuk design jalan terus di finalkan.
Pemerintah, terangnya sengaja tidak menggunakan kayu untuk menutupi lubang-lubang jalan penghubung karena kayu umurnya tidak lama. Cepat kropos di serang cuaca.
“Kalau tetap gunakan kayu, resikonya itu tadi, dua-tiga tahun ganti lagi. Terus anggaran pemeliharaan mesti tersedia tiap tahun karena kayu banyak resikonya,” jelas Kabid Permukiman itu.
Sementara, jika jalan penghubungkan kita beton dan di sambungkan dengan eksisting tiang pancang jalan penghubung, maka umur jalan di prediksi panjang bahkan bisa mencapai enam sampai tujuh tahun kedepan.
“Untuk tiap pancang jalan penghubung, tidak menutup kemungkinan akan di tambah untuk menopang beton yang menjadi badan jalan,” ujarnya.
Lebih jauh Marwoto, pihaknya juga memiliki rencana lain terkait jalan penghubung rumah apung dengan menggunakan tanggul tanah. Akan tetapi, di lokasi tersebut sangan sulit di lakukan konstruksi karena muara dan tanahnya berlumpur, terus air tiap hari pasang surut.
Dan kalau beton jalan yang dilakukan tahun ini bagus, gugahnya, maka besar kemungkinan besar juga semua jalan penghubung rumah apung tahun berikutnya akan di beton.
“Tapi, itu semua tidak lepas dari arahan pimpinan daerah terutama soal anggaran penanganan,” pungkasnya. (deP)
